Bisakah Saya Mempekerjakan Orang Asing di Perusahaan Saya?

Bisakah Saya Mempekerjakan Orang Asing di Perusahaan Saya?

Ya, tetapi ini tergantung pada jenis perusahaan yang Anda putuskan untuk didirikan di Indonesia. Dalam rangka penanaman modal, orang asing diperbolehkan menduduki jabatan di mana warga negara Indonesia tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan itu dan dengan syarat bahwa jabatan tersebut terbuka bagi orang asing. Orang asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan dan masa kerja tertentu. Perusahaan Indonesia dapat mempekerjakan orang asing tetapi mereka harus mematuhi peraturan yang disederhanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan No. 16 Tahun 2015 – Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI mengeluarkan Peraturan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini menyebabkan banyak kesulitan yang dialami oleh investor asing karena aturannya yang keras terhadap asing. Beberapa poin penting Permendiknas 16/2015 antara lain:

  • persyaratan baru bagi direktur dan komisaris non-residen perusahaan Indonesia untuk memiliki izin kerja
  • perubahan ruang lingkup pekerjaan yang diizinkan berdasarkan izin kerja sementara
  • rasio karyawan asing-ke-lokal baru untuk mempekerjakan ekspatriat.

Peraturan No. 20 Tahun 2018 – Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Hanif Dhakiri, yakin bahwa proses pengajuan izin yang lebih efisien dan sederhana bagi tenaga kerja asing akan menghasilkan peningkatan investasi asing langsung ke dalam negeri yang kemudian juga berpotensi membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Oleh karena itu, peraturan baru ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengajuan izin bagi tenaga kerja asing, sehingga prosesnya lebih efisien dan lebih cepat.

Peraturan ini merupakan peraturan terbaru yang telah berlaku namun masih memuat sejumlah kebijakan yang tidak jelas yang akan diluruskan dan dirampingkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Tenaga Kerja.

Esensi Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia:

  • Visa Tinggal Sementara (VITAS) diperlukan oleh setiap pekerja asing di Indonesia. VITAS ini dapat diminta oleh pemberi kerja TKA atau TKA itu sendiri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • Setiap perusahaan di Indonesia yang ingin mempekerjakan ekspatriat harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah posisinya dapat digantikan oleh warga negara Indonesia. Ini karena mereka tidak akan diizinkan untuk mempekerjakan seorang ekspatriat di perusahaan mereka kecuali pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian ekspatriat yang tidak dimiliki oleh warga lokal lainnya.
  • Majikan harus menunjukkan semua data pekerja asing kepada kementerian terkait atau pejabat pemerintah dari mereka yang ingin dipekerjakan oleh majikan.
  • Izin tinggal TKA tersebut paling lama dua tahun tetapi dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Pengusaha harus memperhatikan bahwa pekerja asing tidak dapat dipekerjakan di departemen sumber daya manusia di perusahaan mana pun di Indonesia dan/atau pada pekerjaan tertentu lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.
  • Kementerian atau pejabat pemerintah terkait hanya membutuhkan waktu dua hari kerja untuk memproses data TKA tersebut.
  • Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tidak lagi wajib bagi jenis TKA sebagai berikut:
  • pemegang saham asing yang juga menjabat sebagai direktur atau komisaris pada suatu perusahaan di Indonesia,
  • tenaga kerja asing dalam pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Ini berarti bahwa pekerja asing jenis ini dapat langsung mengajukan izin kerja (dalam bahasa Indonesia: Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, atau IMTA) di Kementerian Tenaga Kerja,
  • pejabat diplomatik atau konsuler
  • Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerja asing ke dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) jika bekerja di Indonesia lebih dari enam bulan. Namun demikian, mereka juga dapat memilih asuransi serupa dari perusahaan asuransi yang berbasis di Indonesia.

Mempekerjakan Orang Asing di Perusahaan Lokal, PT

Sebagai pemberi kerja Perusahaan Lokal, PT, batasan untuk mempekerjakan tenaga ahli asing tergantung pada modal perusahaan. Sesuai dengan peraturan No. 40 Tahun 2007, pengusaha Perusahaan Daerah, Buat PT hanya dapat mempekerjakan tenaga ahli asing dari Menengah dan Besar tetapi tidak untuk Perusahaan Mikro dan Kecil di Indonesia.

Mikro: Modal kurang dari Rp50 juta: Tidak dapat mempekerjakan ahli asing
Kecil: Modal Rp 50 – 500 juta: Tidak dapat  mempekerjakan ahli asing
Medium: Modal Rp 500 juta hingga 10 miliar: Dapat mempekerjakan orang asing, batasan tambahan tergantung pada industri
Besar:  Modal Rp 10 miliar: Dapat mempekerjakan orang asing, sama seperti perusahaan milik asing

Prosedur Rekrutmen

Majikan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia harus mengikuti prosedur rekrutmen yang benar di Indonesia. Untuk memulai dengan pemberi kerja dari Lokal, PT atau Asing, Perusahaan PT PMA harus mengajukan aplikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia secara online untuk mendapatkan persetujuan. RPTKA merupakan dasar untuk mendapatkan Izin Bekerja Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Untuk memperoleh RPTKA, pemberi kerja harus terlebih dahulu melampirkan:

  • Penjelasan dan alasan mempekerjakan ekspatriat.
  • Formulir RPTKA yang telah diisi.
  • Lisensi dari kementerian yang berwenang.
  • Anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh kementerian yang berwenang.
  • Struktur organisasi perusahaan pemberi kerja.
  • Surat domisili pemberi kerja dari pemerintah daerah.
  • Surat Pengangkatan Tenaga Kerja Indonesia sebagai Pembantu Orang Asing dan Rencana Program Pendampingan.
  • Surat Pernyataan kesanggupan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Fotokopi surat keterangan wajib kerja yang masih berlaku sesuai dengan Undang-undang Negara No. 7 Tahun 1981.
  • Rekomendasi posisi yang akan diduduki oleh TKA dari kementerian teknis (jika diperlukan).

Setelah permohonan disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, pengesahan RPTKA akan diberikan kepada pemberi kerja. Majikan kemudian dapat menggunakan pengesahan RPTKA untuk mengajukan IMTA. Demikian pula aplikasi ini dapat dilakukan secara online ke Ditjen Pembinaan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Direktur Pengelolaan Tenaga Kerja Asing.

Agar berhasil mendapatkan IMTA, berikut ini harus dilampirkan:

  • Pengesahan RPTKA.
  • Penerimaan transfer Dana Kompensasi Penggunaan (DKP) senilai USD 1.200 per tahun dari Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.
  • Bukti polis asuransi dari perusahaan asuransi yang berbadan hukum Indonesia.
  • Paspor pekerja asing.
  • Pas foto tenaga kerja asing 4×6 cm (2 lembar).
  • Bukti latar belakang pendidikan yang cukup dari pekerja asing untuk posisi pekerjaan.
  • Sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja koresponden minimal 5 tahun dengan posisi pekerjaan.
  • Perjanjian kontrak antara pekerja asing dan majikan.
  • Rekomendasi tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang berdasarkan bidang pekerjaan (jika diperlukan).

Setelah menerima IMTA, baru setelah itu karyawan dapat mengajukan Visa Tinggal Terbatas (VITAS).

Agar berhasil mengajukan VITAS, karyawan harus memenuhi Persyaratan berikut:

  • TKA mengajukan permohonan VITAS ke Perwakilan KBRI.
  • Pekerja asing harus membayar biaya persetujuan visa telex.
  • Perwakilan KBRI akan meneruskan permohonan tersebut ke Direktorat Imigrasi.
  • Ketika aplikasi VITAS diterima, Perwakilan KBRI akan mengeluarkan visa. Tenaga kerja asing juga harus membayar biaya visa.
  • Setelah mendapatkan visa, TKA akan menuju ke Indonesia, dan akan diberikan stempel masuk pada saat kedatangan.
  • Tenaga kerja asing harus melapor ke kantor imigrasi setempat di mana ia berdomisili di Indonesia untuk mengambil biometrik dan wawancara serta membayar biaya izin tinggal terbatas.
  • VITAS dikeluarkan

Jika permohonan VITAS diajukan oleh Pemberi Kerja, maka:

  • Majikan mengajukan permohonan VITAS ke Direktorat Imigrasi.
  • Majikan harus membayar biaya persetujuan visa teleks.
  • Ketika permohonan VITAS disetujui, pemberi kerja akan mendapatkan surat persetujuan visa, dan persetujuan tersebut juga dikirimkan ke perwakilan KBRI.
  • TKA harus datang ke perwakilan Indonesia untuk mengajukan visa sambil membawa surat persetujuan dan membayar biaya visa.
  • Setelah mendapatkan visa, TKA akan menuju ke Indonesia, dan akan diberikan stempel masuk pada saat kedatangan.
  • Tenaga kerja asing harus melapor ke kantor imigrasi setempat tempat ia berdomisili di Indonesia untuk mengambil biometrik dan wawancara serta membayar biaya izin tinggal terbatas.
  • VITAS diterbitkan.

Leave a Reply